RI Defisit Gas, Bahlil Bakal Alihkan Ekspor Gas Bumi untuk Kebutuhan Domestik

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berencana mengalihkan ekspor gas bumi Indonesia untuk keperluan domestik, imbas dari kondisi defisit gas yang dialami beberapa wilayah mulai tahun ini hingga 2035.

Bahlil mengatakan, alasan mengapa terjadi defisit gas bumi lantaran perencanaan yang meleset terhadap pemenuhan permintaan atau konsumsi di dalam negeri.

"Memang awalnya ada perhitungan defisit gas kita untuk konsumsi dalam negeri. Karena apa itu terjadi? Karena pada saat perencanaan masa lampau, tidak kita perhitungkan baik terhadap konsumsi kebutuhan dalam negeri," ungkapnya saat ditemui di Onshore Receiving Facility ENI Muara Bakau B.V Senipah, Kalimantan Timur, Rabu (30/4).

Setelah melakukan kajian ulang, Bahlil menyebutkan pemerintah akan merealokasi atau mengalihkan gas bumi yang seharusnya diekspor, sementara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Begitu kita melakukan review, maka sebagian yang jatahnya harus diekspor, kami untuk sementara memenuhi dulu kebutuhan dalam negeri," jelas Bahlil.

Saat ini Indonesia tidak mengimpor gas bumi. Bahlil meyakini hal tersebut bisa dipertahankan hingga tahun 2026-2027, sebab lifting atau salur gas Indonesia mulai meningkat.

Meski masih dipenuhi tantangan dan ketidakpastian, dia menyebutkan keran impor gas hanya akan dibuka ketika kebutuhan mendesak atau darurat yang hingga kini dipastikan belum terjadi.

"Nanti kalau ada impor kami akan kasih, kecuali sudah emergency banget. Tapi selama tidak ada emergency, tidak. Kita harus yakin bahwa apa yang ada dalam negeri kita untuk menjadi kebutuhan kita," tuturnya.

Berdasarkan dokumen Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2024, ekspor gas bumi nasional mencapai 1.905 billion british thermal unit per day (BBTUD) atau 33 persen dari total pemanfaatan gas bumi sepanjang tahun 2024.

Ekspor gas tersebut meliputi ekspor gas bumi sebesar 548 BBTUD atau 29 persen, dan mayoritas untuk ekspor liquified natural gas (LNG) sebesar 1.357 BBTUD atau 71 persen.

Sementara itu, sisanya sebesar 67 persen atau 3.881 BBTUD dialokasikan untuk kebutuhan dalam negeri. Tercatat sejak tahun 2019, mayoritas pemanfaatan gas bumi memang untuk dalam negeri.

Bahkan, alokasi gas bumi untuk ekspor cenderung menurun, rinciannya yakni pada 2019 sebesar 2.155 BBTUD, 2.108 BBTUD pada 2020, 2.047 BBTUD pada 2021, kemudian turun menjadi 1.791 BBTUD pada 2022, 1.794 pada 2023, dan 1.905 pada 2024.

Sebelumnya, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN mengungkap pasokan gas di Wilayah Sumatera dan Jawa Barat (Jabar) terjadi defisit cukup dalam pada tahun ini.

Berdasarkan data PGN, defisit gas di wilayah Sumatera Selatan, Sumatera bagian tengah, Lampung, dan Jabar mencapai 177 MMscfd pada akhir 2025 dengan suplai yang hanya sebanyak 388 MMscfd, Sementara kebutuhannya mencapai 566 MMscfd.

Direktur Utama PGN, Arief Setiawan Hondoko, mengatakan penurunan pasokan gas akan semakin dalam pada tahun 2026 hingga tahun 2035.

“Utamanya karena penurunan natural atau natural declining dari pemasok yang belum dapat diimbangi dengan temuan cadangan dan produksi dari lapangan gas bumi baru,” kata Arief dalam Rapat dengan Komisi XIII DPR RI, Senin (28/4).